ahy siap gebuk mafia tanah demi cegah negara rugi rp 13 triliun
Published 8 months ago • 18K plays • Length 1:38
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:51
gebuk mafia tanah di jambi, menteri ahy selamatkan negari dari potensi kerugian rp1,19 triliun
-
0:31
gebuk mafia tanah di jambi, menteri ahy selamatkan negara dari potensi kerugian rp1,19 triliun
-
0:37
operasi gebuk mafia tanah selamatkan potensi kerugian 6 triliun
-
0:45
saat luhut sebut ahy kampungan
-
5:49
garang ahy gebuk mafia tanah selamatkan rp 3,41 triliun aset negara
-
17:45
pujian ahy untuk khofifah-emil saat berikan surat rekomendasi pilgub jawa timur
-
8:09
menteri ahy bicara strategi libas mafia tanah: jangan ragu laporkan!
-
9:56
rapat perdana dengan dpr, ahy dicecar junimart soal mafia tanah: tidak gampang di pertanahan pak!
-
1:00
gebuk mafia tanah di jambi, menteri ahy selamatkan kerugian negara rp 1,19 triliun
-
2:45:36
ahy gebuk-gebuk mafia tanah rugikan rp 3,4 triliun, jenderal bintang dua polisi turun amankan pelaku
-
0:28
gebuk mafia tanah di jambi, menteri ahy selamatkan negara dari potensi kerugian rp1,19 triliun
-
2:11
ahy pamer 'hasil kerja' depan jokowi, gebuk mafia tanah, selamatkan kerugian negara rp 324 miliar!
-
0:56
siap perang! ahy pasang badan gebuk mafia tanah
-
0:34
ahy: kami tegas akan berantas mafia tanah
-
0:55
ahy bicara pemberantasan mafia tanah
-
0:46
menteri ahy gebuk mafia tanah di kab grobogan dan kota semarang selamatkan potensi kerugian rp3,41 t
-
1:00
ahy gemakan 'gebuk-gebuk' mafia tanah, nirina zubir ngaku gemetar dengan kinerja menteri jokowi
-
5:22
ungkap kejahatan pertanahan, selamatkan rp 1,19 triliun potensi kerugian negara
-
13:46
ahy gebuk mafia tanah rugikan rp 3,4 triliun, jenderal bintang dua polisi turun amankan pelaku!
-
0:59
ahy gebuk mafia tanah, terobosan menteri jokowi luncurkan aplikasi 'mysertipikat'
-
0:47
ahy bicara soal terbongkarnya mafia tanah senilai rp 3,41 triliun
-
1:00
komitmen ahy dipertaruhkan usai jadi menteri atr/bpn gebuk mafia tanah
Clip.africa.com - Privacy-policy