alasan sakit, lukas enembe tak penuhi panggilan kedua kpk dan izin untuk berobat ke luar negeri
Published 2 years ago • 15K plays • Length 6:49
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
3:48
gubernur papua lukas enembe tak hadiri pemeriksaan kpk karena sakit, minta izin berobat ke singapura
-
5:20
mangkir panggilan kedua dengan alasan sakit, kpk gandeng idi periksa kesehatan lukas enembe
-
0:51
kuasa hukum sebut lukas enembe masih sakit, tak bisa penuhi panggilan kpk
-
21:29
lukas enembe tak penuhi panggilan kedua kpk, benar sakit?
-
1:17
kpk tak akan rujuk lukas enembe berobat ke luar negeri
-
4:56
jokowi ajak jan ethes dan la lembah jalan-jalan naik mrt - sip 08/11
-
6:49
natalius pigai: lukas enembe alami stroke, penyakit dalam hingga pita suara #inewsroom 24/09
-
4:03
wempi wetipo: "kita tidak perlu berpolemik untuk papua tengah" [debat pilkada 2024]
-
1:32
lukas enembe minta izin berobat ke luar negeri
-
0:56
jadi tersangka & belum ditahan, kpk cekal lukas enembe ke luar negeri meski untuk keperluan berobat
-
5:24
lukas enembe mangkir lagi dari panggilan kpk! kuasa hukum sebut izin berobat ke singapura
-
18:53
masih sakit, kuasa hukum tegaskan lukas enembe tak akan ke kpk besok
-
3:10
lukas enembe bakal diizinkan berobat ke singapura
-
3:27
lukas enembe ngotot ingin berobat ke luar negeri setelah jadi tersangka, kpk ajukan syarat ini
-
0:59
diperiksa atas dugaan korupsi, lukas enembe tak bisa penuhi panggilan kpk hari ini karena sakit
-
0:57
didiagnosa sakit ginjal, lukas enembe minta diizinkan berobat: harus segera dibawa ke singapura
-
9:10
sakit lukas enembe modus atau fakta?
-
1:47
kpk lakukan pengawalan jika lukas enembe berobat ke luar negeri
-
3:01
lukas enembe ngotot berobat ke luar negeri meski dicekal, kpk: indonesia tak kekurangan dokter hebat
-
2:37
dirawat intensif, kpk akan kirim dokter untuk cek penyakit lukas enembe
-
16:14
juru bicara gubernur papua: lukas enembe sakit, akan ke kpk jika sehat
-
2:15
jokowi tegaskan lukas enembe harus penuhi panggilan kpk
Clip.africa.com - Privacy-policy