banyak kasus, dpr minta kemenkeu perbaiki sistem untuk cegah mafia pajak
Published 1 year ago • 488 plays • Length 1:21Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
6:33
respon penjelasan menkeu, dpr pertanyakan alasan ppatk baru keluarkan laporan setelah 15 tahun
-
0:46
komisi xi dpr minta kemenkeu melakukan perubahan dalam pengawasan internal
-
0:26
momen ketika anggota dpr komisi iii ribut di depan kapolri gara-gara gelar pendidikan
-
11:00
anggota dpr geram apple minta tax holiday 50 tahun: iphone layak diblokir!
-
2:26
anggota dpr minta aparat tak lindungi mafia pajak
-
2:54
sumpah trump usai terpilih presiden lagi: pecat jaksa jack smith dalam 2 detik
-
8:53
pegawai kominfo terlibat judi online, abraham: praktek ini sengaja dilakukan | tvone
-
40:16
eksklusif! kronologi lengkap kisruh donasi rp1,4 m agus versi novi pratiwi | ab uncensored
-
0:53
singgung kasus rafael alun, anggota dpr ri sebut banyak pejabat pajak yang bermental mafia
-
3:56
komisi iii dpr sentil kemenkeu: apbn kita minus terus, ternyata tikusnya di sana!
-
8:09
kejagung usut kasus mafia peradilan eks pejabat ma zarof ricar di kasus ronald tannur
-
3:17
kejagung ungkap hasil pemeriksaan eks pejabat ma zarof ricar & 3 hakim kasus ronald tannur
-
4:45
sri mulyani ceritakan kronologi hingga penelusuran transaksi janggal rp 349 triliun di dpr
-
1:25
dpr ri panggil menkeu buntut kasus rafael alun
-
4:15
bambang soesatyo ke ppatk: apa kabar 1000 orang di dpr/dprd terlibat judi online | series judol
-
4:46:51
komisi x dpr ri raker dengan mendikdasmen, men-kebudayaan dan mendiktisaintek
-
8:20
komisi xi dpr & menkeu bahas reformasi birokrasi kemenkeu! sri mulyani ungkap tantangannya
-
7:22
ombudsman laporkan kemenkeu ke presiden dan dpr ri karena dinilai melakukan maladministrasi
-
1:04
dpr minta ppatk beri pernyataan jelas laporan tppu rp349 t kemenkeu
-
3:28
soal harta pejabat, dpr minta benahi regulasi bukan salahkan sri mulyani
-
2:07
raih penghargaan dari kemenkeu, setjen dpr jaga transparansi pelaksanaan anggaran
-
38:08
politikus dpr ri: sistem keterbukaan pajak sudah ada, tapi kenapa tidak bisa deteksi kasus ini?