bawaslu tolak gugatan prima terhadap kpu terkait verifikasi peserta pemilu
Published 1 year ago • 345 plays • Length 1:08Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:11
kpu bakal verifikasi administrasi ulang partai prima sesuai bawaslu
-
3:17
gugatannya dikabulkan bawaslu, partai prima: terbukti kpu melanggar
-
3:55
putusan bawaslu soal partai prima dikhawatirkan ganggu tahapan pemilu
-
3:12
lagi-lagi partai prima menang lawan kpu
-
1:42
respons putusan bawaslu, kpu jadwalkan verifikasi ulang partai prima
-
6:36
agenda kampanye perdana 3 paslon cagub-cawagub jatim | breaking news tvone
-
3:10
apa aja sih tugas dan wewenang bawaslu di pemilu 2024? - rabu pemilu
-
3:07
jokowi ungkap rencananya usai tuntaskan tugas di 2024: saya akan ke solo, jadi rakyat biasa!
-
3:23
bawaslu perintahkan kpu verifikasi ulang partai prima
-
3:11
lagi-lagi kpu nyatakan prima tak penuhi syarat verifikasi ikut pemilu 2024
-
1:20
kpu beri kesempatan partai prima untuk verifikasi ulang
-
2:41
lolos verifikasi administrasi kpu, partai prima berpeluang jadi peserta pemilu 2024
-
1:14
bawaslu menyatakan kpu lakukan pelanggaran administratif terkait verifikasi partai prima | tvone
-
5:32
prima cabut gugatan di pn jakpus jika lolos jadi peserta pemilu
-
3:52
tanggapan komisi ii dpr soal putusan bawaslu yang menangkan partai prima
-
0:53
bawaslu ternyata pernah tolak gugatan partai prima #shorts #beritaterkini
-
1:00
kpu buka kembali akses sipol partai prima usai putusan bawaslu
-
0:19
partai prima tegaskan tak meminta penundaan pemilu 2024 #shorts
-
2:54
bawaslu sebut kpu terbukti melanggar administrasi pemilu 2024
-
2:36
bawaslu tolak gugatan 11 partai politik saat proses verifikasi data
-
4:11
bawaslu gali informasi terkait dugaan manipulasi data parpol dalam verifikasi faktual di kpu
-
0:59
bawaslu tolak laporan partai pelita & partai ibu soal tuduhan kpu langgar aturan pemilu 2024
-
1:19:22
asia regional discussion on trends & challenges of electoral justice
-
0:39
kpu dan bawaslu bedanya apa ya?
-
2:16
ketua bawaslu minta kpu akomodir putusan ma soal jalur perseorangan - kawal pilkada 05/07