cegah tppo, pemerintah gunakan sistem satu kanal untuk berangkatkan pekerja migran | tvone
Published 1 year ago • 2K plays • Length 1:16Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
29:55
26 november 2024 – syarahan umum khas pm – strategic partners in a complex world
-
15:36
26 nov 2024 – spm - persekitaran tempat kerja toksik, perlukah berubah haluan ?
-
2:45
polda kalbar ungkap tppo, 25 orang pelaku ditangkap | kabar siang tvone
-
2:30
komnas ham: waspada tppo dari tawaran pekerjaan mudah
-
1:08
lokasi penampungan pekerja migran digerebek polisi, belasan pekerja diamankan | ragam perkara tvone
-
13:21
25 nov 2024 - spm - memperkasakan kerjaya: kepentingan pendidikan untuk orang bekerja
-
3:35:03
penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan ktpa dan tppo
-
7:12
bareskrim polri ungkap kasus tppo di kepri libatkan pemberangkatan pekerja migran non prosedural
-
0:55
yuk, cegah tindak pidana perdagangan orang (tppo) dan pmi non prosedural!
-
1:36
polisi selamatkan 24 calon pekerja migran indonesia dari upaya tppo
-
0:56
15 jan 2024 - bw - fokus perlindungan perkeso: buat pekerja kontrak media, penggiat industri kreatif
-
4:16
nekat bohongi imigrasi
-
3:06
satgas tppo gerebek rumah yang dijadikan tempat penampungan pmi ilegal, 1 orang ditangkap!
-
3:46
ketua bp2mi: petugas imigrasi berperan penting cagah modus tppo
-
2:01
25 nov 2024 b.perdana – perjanjian perdagangan bebas: malaysia-korea selatan muktamad tahun depan
-
0:38
evaluasi kinerja imigrasi soetta dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang
-
0:46
polisi koordinasikan pemulangan 24 korban tppo dengan bp3mi
-
3:11
25112024 bw – tangani keganasan tehadap wanita:langkah penyelesaiaan perlukan solidariti semua pihak
-
0:37
1 okt 2023 - bp - bebas pengaruh eksekutif: sprm perlu tetap prinsip tolak rasuah, teguh usaha
-
11:13
m4f1a tppo dari kalangan penguasa? gimana memberantasnya?#hotroom
-
1:01
25 nov 2024-berita pagi-pelancaran pekeliling rkb & ujikaji peraturan; tingkat kecekapan pentadbiran
-
0:33
26 nov 2024 – bph meneliti cadangan menetapkan dasar baharu tempoh menduduki kuarters kerajaan