payung hukum anggaran kit batang harus jelas
Published 2 years ago • 21 plays • Length 2:01Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:22
[d'park #07] penyusunan rencana anggaran biaya (rab) per klasifikasi rincian output (kro)
-
6:19
buka masa depan anda dengan program akupunktur kpu dalam pengobatan tradisional tiongkok!
-
1:21
bagaimana kca mendukung dokter?
-
2:35
[d'park #05] tutorial pengisian rpd pada sakti berdasarkan data pada tools d'park
-
3:13
kpu manggarai distribusi logistik ke 8 kecamatan terjauh
-
47:20
[full] breaking news - korupsi timah, negara rugi 300 t
-
31:21
[full] presiden prabowo lantik luhut, raffi ahmad, hingga gus miftah jadi penasihat-utusan khusus
-
2:30:13
🔴 live - debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt 2024
-
4:37
🔴news update: kpu beri santunan kematian bagi penyelenggara pemilu 2024 yang meninggal dunia
-
0:35
kpu akan mendata para calon pemilih - net 5
-
2:44
penghargaan untuk satker djpb di kalbar dengan pelaksana anggaran terbaik
-
1:20
coklit serentak oleh ppdp didampingi ketua kpu ri
-
2:20
bawaslu manggarai ajak jurnalis dan mahasiswa awasi pemilu
-
13:40
bima menyapa "kirab pemilu tahun 2024 meningkatkan partisipasi pemilih" (1)
-
3:52
penjelasan eduardus ndundu, komisioner bawaslu kab. manggarai barat terkait penerimaan panwascam
-
5:23:49
🔴debat calon bupati dan wakil bupati kabupaten manggarai tahun pemilihan 2024
-
1:45
hasil rilis kpaid, kasus hak kuasa asuh dan penelantaran tertinggi di 2017
-
10:46
hari ke 7 pengajuan bakal calon anggota dprd kabupaten serang (ruang konferensi pers)
-
32:20
beda nasib dengan ketua kpu ri, dkpp pecat ketua kpu manggarai barat karena lkukan kekerasan seksual
-
2:09
pemilih milenial, pemilih cerdas. [festival pemilu kpu kab. manggarai. video bertema pemilu]
-
1:53
meski final dan mengikat, putusan dkpp dapat dipersengketakan di ptun
-
2:26
inews ntt - dijaga pihak keamanan, kpu manggarai gelar rapat pleno penetapan paslon secara tertutup
-
27:32
kirab pemilu 2024 di kota bima
-
0:54
tindakan mengintimidasi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya dapat dikenai pidana