dewan pers menentang keras revisi uu penyiaran - sindo prime 14/05
Published 5 months ago • 1.1K plays • Length 7:15Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
23:52
ijti: revisi uu penyiaran berpotensi mengancam kebebasan pers - sindo prime 13/05
-
1:00
alasan dewan pers tolak ruu penyiaran
-
11:27
pasal kontroversial revisi uu penyiaran - sindo sore 13/05
-
12:19
terdapat pasal bermasalah, ruu penyiaran jadi sorotan - inside story with anggy 25/05
-
2:23
dewan pers tolak tegas revisi uu penyiaran, dasco : investigasi tak dilarang namun diatur
-
5:55
7 pasal dalam ruu penyiaran yang mengundang kontroversi
-
3:59
pakar hukum tata negara soal revisi uu penyiaran: investigasi adalah roh jurnalistik
-
12:40
draf revisi uu penyiaran, akbar faizal: jangan dibiarkan ada penyelundupan seperti ini | satu meja
-
51:17
[full] ruu penyiaran dituding membungkam kebebasan berpendapat - inside story with anggy 25/05
-
2:01
dpr ri - revisi uu penyiaran beri penguatan kepada media lokal
-
2:42
dewan pers tolak revisi uu penyiaran
-
40:40
breaking news: respon dewan pers atas perubahan uu penyiaran [14/5/2024]
-
6:40
dewan pers sambangi kampus x dialog asik: soroti revisi undang-undang penyiaran
-
11:06
kpi dan dewan pers saling tumpang tindih dalam uu penyiaran pers? | ntv prime
-
2:43
ruu penyiaran ancam kebebasan pers, dewan pers tolak revisi uu penyiaran
-
4:45
tinjau ulang revisi undang-undang penyiaran
-
1:25
dpr: revisi uu penyiaran akan tingkatkan kewenangan kpi
-
2:19
dewan pers tolak draf ruu penyiaran, karena berpotensi mengganggu kermedekaan pers | tvone
-
0:47
ruu penyiaran berpotensi bungkam kemerdekaan pers #shorts
-
1:39
revisi uu penyiaran dinilai kerdilkan kebebasan jurnalistik, ini kata pakar hukum untag surabaya!
-
4:04
dewan pers sebut ada komunikasi yang kurang baik antara dpr dengan masyarakat pers
-
4:45
shigeru ishiba dari jepang lolos dari pemungutan suara parlemen untuk tetap menjadi perdana menteri
-
10:51
kepresidenan memberi pengarahan kepada scopa mengenai penyelidikan siu
-
0:55
sorotan dari kerja sama bilateral dewan gabungan ke-20