dpr minta nadiem makarim ambil sikap kebijakan sekolah ntt masuk jam 5 pagi
Published 1 year ago • 229 plays • Length 3:38
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:00
berapi-api! anggota dpr ri geram ingatkan menteri nadiem soal sekolah terbengkalai di ntt
-
0:37
nadiem makarim harus diganti!
-
0:59
menteri pendidikan tidak mengerti pendidikan sama sekali!
-
1:00
risiko untuk siswa masuk sekolah jam 5 pagi di ntt anggota dpr beri peringatan
-
1:00
singgung prabowo, anggota dpr skak nadiem: semoga pembicaraan saya dilihat presiden baru
-
3:13
anggota dpr marahi menteri nadiem dan anak buah, miris lihat sekolah di ntt banyak yang terbengkalai
-
2:06
curhatan nadiem 4 tahun jadi menteri jokowi: setiap saya bikin kebijakan ribut
-
13:21
raker dengan nadiem makarim, komisi x: ke mana anggaran rp 665 triliun itu?
-
3:27
kemendikbud koordinasi dengan pemprov ntt respons siswa masuk jam 5 pagi
-
0:30
beda nadiem di pbb dan dpr, kini sebut shadow team vendor #kumparan
-
1:00
nadiem makarim, kemana anggaran 665 triliun rupiah? #shorts
-
0:59
anggota dpr emosi hingga gebrak meja saat cecar menteri nadiem terkait persoalan uang pip
-
1:00
gaya nadiem makarim pamit ke komisi x dpr, singgung kritikan yang kadang tajam #news
-
0:56
ditanya dasar hukum aturan masuk sekolah jam 5 pagi, gubernur ntt : kau pikir sendiri
-
0:26
momen ketika anggota dpr komisi iii ribut di depan kapolri gara-gara gelar pendidikan
-
0:59
miris sekolah di ntt seperti kandang binatang, anggota dpr ngamuk ke menteri nadiem & anak buah
-
8:10
emosi anggota dpr meledak marahi menteri nadiem, bongkar kebobrokan kinerja kemendikbudristek
-
2:04
anggota dpr angkat bicara soal siswa sma-smk ntt masuk jam 5 pagi
-
0:59
masuk sekolah jam 5 pagi? #shorts #shortsdwindonesia
-
0:48
mendagri dan mendikbud lambat respons kebijakan belajar jam 5.30 pagi di kupang
-
4:12
jk kritik habis nadiem makarim dan kurikulum merdeka: merdeka apanya, belajar juga tidak
-
0:38
alasan gubernur ntt minta sma dan smk di kupang masuk jam 5 pagi
Clip.africa.com - Privacy-policy