dpr ri - komisi ix desak bpjs ketenagakerjaan beri perlindungan pada pekerja informal
Published 7 years ago • 45 plays • Length 2:01Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:01
dpr ri - komisi ix desak bpjs ketenagakerjaan tingkatkan sosialisasi
-
2:00
dpr ri - komisi ix dorong perlindungan pekerja sektor informal
-
2:01
tvr 120 - dpr desak pemerintah kepastian perlindungan pekerja informal
-
1:58
tvr 120 - komisi ix dpr ri : perjuangkan perlindungan terhadap pekerja rentan
-
1:42
dpr ri - komisi ix desak pemerintah tingkatkan perlindungan hukum pekerja migran
-
2:01
dpr ri - desak bpjs - tk dorong kepersertaan pekerja migran indonesia
-
2:00
dpr ri - komisi ix desak pemerintah atur jaminan sosial tenaga kerja perusahaan online
-
1:59
dpr ri - komisi ix desak pemerintah benahi tata kelola obat di bpjs kesehatan
-
6:03
dpr rapat paripurna sahkan 13 komisi & pimpinan
-
6:26
dpr akan gelar rapat paripurna penetapan mitra kerja komisi dpr
-
3:48
jokowi meminta izin tenaga kerja asing dipermudah
-
2:01
dpr ri - komisi ix soroti regulasi pencairan jaminan hari tua bpjs ketenagakerjaan
-
2:00
dpr ri - komisi ix desak pemerintah serius sertifikasi tenaga kerja indonesia
-
2:01
tvr 120 - komisi ix dpr ri : bpjs ketenagakerjaan harus menjangkau semua lapisan pekerja
-
2:00
dpr ri - komisi ix dpr ri desak pemerintah utamakan pekerja lokal
-
2:01
dpr ri - komisi ix desak pemerintah antisipasi serbuan tenaga kerja asing
-
2:01
dpr ri - komisi ix dpr ri dorong kepersetaan bpjs ketenagakerjaan sektor informal
-
1:56
dpr ri - komisi ix minta bpjs ketenagakerjaan mengkaji kembali program kpr
-
2:00
dpr ri - komisi ix desak pengawasan keselamatan & kesehatan kerja (k3) diperketat
-
2:01
dpr ri - komisi ix desak bpjs kesehatan benahi sistem terkait defisit anggaran
-
2:03
dpr desak pemerintah tingkatkan perlindungan hukum pekerja imigran
-
2:00
dpr ri - komisi ix desak pemerintah perketat proses masuk tenaga kerja asing
-
47:25
dari ruang sidang - komisi ix rdp: djsn, bp2mi, bpjs ketenagakerjaan & bpjs kesehatan, dan rdpu 3/4
-
1:01
kecualikan narapidana kasus kepentingan umum dari tahanan rumah, kata akademisi