[full] undang-undang tni direvisi, siapa bertanggung jawab? | satu meja
Published 2 months ago • 59K plays • Length 49:57Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
49:57
full : undang undang tni direvisi, siapa bertanggung jawab satu meja
-
10:51
uu tni direvisi dan tni beribisnis, al araf: tidak perlu adanya revisi uu tni | satu meja
-
2:55
revisi uu tni bukan dwi fungsi tapi multi fungsi?
-
48:07
militer dalam politik: indonesia | wawasan | episode penuh
-
3:57
kabinet 'merah putih' yang dipimpin prabowo adalah yang terbesar di indonesia sejak tahun 1960an
-
1:52
jika prajurit tni langgar lalu lintas, apakah bisa ditilang polisi? ini aturannya
-
11:50
khawatir revisi uu tni, al araf: tugas militer untuk pertahanan negara bukan ke sipil | satu meja
-
11:22
arda (pengamen penyandang disabilitas): bu hetty mau turun dari mobil & mendatangi saya | ruang kita
-
2:51
panglima kecewa prajurit tni terjerat korupsi, pengamat: uu peradilan militer harus direvisi | rosi
-
2:45
mahfud md setuju uu peradilan militer direvisi, panglima tni siap evaluasi
-
1:00
revisi undang-undang tni perluas wewenang militer #shorts
-
21:49
akankah indonesia bergabung dengan as atau china?
-
1:13
empat hari terakhir ada 3 bentrokan libatkan oknum tni
-
2:50
kembali munculnya wacana perluasan jabatan prajurit melalui revisi uu tni
-
0:59
tidak ada revisi uud tni? kata siapa? #hotroom
-
0:48
proses hukum 3 anggota tni dipastikan terbuka #shorts
-
0:57
polemik tni poliri, ada revisi uud tni?
-
1:27
revisi uu tni dan uu polri, dpr usul usia pensiun 65 th
-
9:03
dialog (ii) adakah isu besar di balik revisi undang-undang tni?
-
0:18
menkopolhukam soal revisi uu tni dan polri: masih proses
-
2:21
panglima tni bantah soal impunitas di peradilan militer: semua sesuai undang-undang
-
3:24
mayoritas publik setuju revisi uu peradilan militer, begini pendapat jokowi dan panglima tni
-
2:13
pelaku harus dihukum sesuai undang undang yang berlaku
-
1:48
panglima tni yudo margono beri penjelasan soal draf revisi uu tni
-
2:11
tni jawab tudingan soal inkonsistensi kebijakan