hindari penyekatan, warga nekat mudik naik perahu dari jakarta ke cirebon
Published 3 years ago • 40K plays • Length 1:52
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:00
cerita nelayan yang mudik ke kampung halamannya, jakarta-cirebon naik perahu
-
11:24
bahaya diam dan tak terlihat di pesisir cirebon
-
2:58
puluhan warga madura nekat mudik dengan kapal kayu
-
1:46
hindari larangan mudik, warga di situbondo nekat naiki perahu kecil - sip 11/04
-
3:11
razia penyekatan jalur laut, pemudik tertangkap tumpangi kapal nelayan
-
8:39
ustadz das'ad latif: jangankan mudik, syariat islam yang wajib itu boleh jadi sunah jika... | akim
-
21:59
ayo mudik gratis naik kapal laut, cukup pakai ktp i wawancara eksklusif
-
2:29
3.000 armada bus diberi stiker khusus untuk mudik lebaran - inews malam 04/05
-
0:42
lompat dari kapal lantai 3!!
-
1:55
nekat mudik kendarai bajaj
-
3:45
nekat mudik, 1.178 kendaraan diputar balik di cirebon
-
1:28
jelang larangan mudik, jumlah penumpang kapal pelabuhan tanjung emas semarang naik 30 persen
-
1:01
akali petugas, belasan warga nekat mudik naik truk pengangkut barang
-
2:16
kplp gagalkan 3 perahu nelayan yang angkut pemudik, penumpang menangis histeris
-
2:09
curi start ke jawa tengah, polres cirebon hentikan dan putar balik pemudik
-
1:30
tiga kapal nelayan ketahuan mengangkut pemudik
-
2:46
bertaruh nyawa demi mudik, warga mudik dengan kapal kayu karena tak dapat tiket - inews sore 05/05
-
1:26
hindari lonjakan penumpang, warga samarinda mudik lebih awal
-
3:09
dilarang mudik, warga nekat sembunyi di truk sayur
-
2:32
hindari penumpukan penumpang di kapal, warga mudik lebih awal
-
6:33
strategi tangkis pemudik nekat, pos penyekatan disiapkan secara berlapis
-
1:08
penyekatan mudik juga dilakukan di laut lho!
-
1:29
mudik gratis dari pelabuhan muara jati
-
1:26
65 ditangkap dalam penggerebekan imigrasi di klub malam, apartemen di sentul
-
2:04
bersikaplah transparan mengenai pembelian empat pemegang konsesi jalan raya oleh perusahaan nirlaba, desak pakar
Clip.africa.com - Privacy-policy