hoax, surat tulisan sby yang tunjuk ahy sebagai cawapres prabowo, tanda tangan jadi sorotan
Published 6 years ago • 2.2K plays • Length 0:39
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:41
beredar hoaks surat bertanda tangan sby sebut ahy sebagai cawapres prabowo subianto
-
1:00
menohok! sby sindir upaya ‘rebut’ demokrat, sebut masih misteri : hanya tuhan yang tahu #news
-
1:17
bantah untuk prabowo-sandi, ahy: surat sby ditujukan untuk semua peserta pilpres
-
1:00
ini alasan sby ngotot tawarkan ahy sebagai cawapres menurut pengamat.
-
1:00
dicampakkan anies baswedan, pesan ahy untuk prabowo: yang belum baik diperbaiki!
-
20:45
siapa yang lebih galak, sby atau bu ani?
-
14:28
bu ani larang sby punya kumis
-
8:05
sby soal anies baswedan: padahal sudah banyak yang peringatkan saya, tapi saya tetap percaya
-
0:56
waduh! sby salah sebut nama jokowi saat pidato hut demokrat, langsung diralat!
-
0:56
mimpi sby disebut hasrat duetkan ganjar dan ahy : yang bisa memediasi ini semua jokowi
-
6:36
sby ungkit upaya pengambilalihan demokrat: masih misterius, hanya tuhan yang tahu
-
0:38
ahy sindir jokowi tinggal gunting pita, padahal ada jasa sby
-
6:45
sby: hanya tuhan yang tahu, terkait upaya pengambilalihan partai demokrat
-
1:00
pidato hut demokrat: sby salah sebut jokowi jadi ‘jokowo’, langsung diralat!
-
0:41
gombalan annisa yudhoyono bikin ahy tersipu #merdekadotcom #ahy
-
0:59
sby: saya turun gunung, sebab ada indikasi curang pada pemilu 2024 | onext short
-
6:36
sby ungkit upaya pengambilalihan demokrat: masih misterius, hanya tuhan yang tahu
-
0:58
blak-blakan! sby singgung soal kepentingan pribadi diletakkan di atas kepentingan negara
-
2:48
gerindra: ahy berpeluang jadi cawapres prabowo
-
5:18
sby perintahkan demokrat kawal transisi pemerintahan jokowi ke prabowo ini etika politik!
-
0:57
pesan sby terkait tahun politik 2023 untuk para tokoh dan partai #shorts #sby #resolusi #politik
-
2:21
sby tegas minta demokrat dukung pemerintahan prabowo: kita tahu etika dan moral politik
Clip.africa.com - Privacy-policy