jumlah umkm di indonesia meningkat hingga 66 juta unit, presiden jokowi sukses bangun indonesia!
Published 1 month ago • 1.5K plays • Length 0:09
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:21
presiden jokowi beri rp 2.4 juta untuk 12 juta pelaku umkm
-
1:00
umkm indonesia makin solid berkat presiden jokowi
-
1:17
ada 17,5 juta umkm, jokowi: belum cukup dan harus ditingkatkan
-
0:26
presiden jokowi digitalisasi di tahun 2024 30 juta umkm @shorts
-
4:14
presiden jokowi meminta masukan kepada sejumlah asosiasi umkm
-
14:11
ditanya prabowo soal makan bergizi gratis, ini jawaban prof. stella christie | one on one tvone
-
8:15
jokowi ucapkan selamat ke khofifah-emil usai unggul quick count di pilgub jatim
-
4:38
pemerintahan presiden prabowo canangkan indonesia swasembada pangan pada 2027
-
1:04
prabowo umumkan upah minimum nasional 2025 naik 6,5% | liputan 6 pagi
-
0:30
berpapasan dengan ambulans, rombongan presiden jokowi mengalah
-
1:00
presiden jokowi targetkan. 30 juta umkm go digital pada 2024
-
4:55
presiden prabowo: upah minimum nasional 2025 naik 6,5 persen
-
0:58
jokowi: umkm harus dipayungi dari terjangan dunia digital
-
1:40
presiden jokowi beri bantuan modal rp 2,4 juta untuk pelaku umkm
-
0:58
presiden jokowi resmikan hunian tetap pascabencana seroja di ntb #shorts
-
live ulasan pagi - upah minimum 2025 naik 6,5%, saling klaim di pilkada jakarta
-
1:00
presiden jokowi murka anggaran miliaran tak tepat sasaran, untuk perjalanan dinas hingga hal absurd
-
0:31
hasil peertemuan presiden jokowi dengan fifa piala dunia u-20 tetap di indonesia
-
3:01
hasil sementara quick count pilgub jatim: khofifah-emil unggul hingga 58 persen | kabar utama tvone
-
0:29
saat keinginan jovan bertemu presiden jokowi terkabul
-
1:03
presiden jokowi dorong usaha besar gandeng umkm
-
0:53
presiden jokowi minta permudah nib bagi umkm
-
6:56
gimana cara menaikkan level umkm indonesia?
-
3:08
pandangan indonesia semester 1 2023
-
1:06
indonesia butuh umkm, umkm butuh kita! #jagoanlokalgodigital
Clip.africa.com - Privacy-policy