kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari apbd part 3 [final]!!
Published 1 year ago • 89 plays • Length 8:44Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
7:38
kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari apbd part 1!!
-
8:25
kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari apbd part 2!!
-
2:30
polda kaltim terjunkan 6.000 personel amankan pilkada 2024 | beritasatu
-
55:30
dialog tiga penjuru: buli… tidak berperikemanusiaan!
-
1:44
"ngobras" ngobrol asyik dan santai pengawasan intern 2024
-
1:01
kegiatan buli upnm: kementerian pertahanan akan beri kerjasama penuh #awaninews
-
![[headline news, 12/11] ppatk: transaksi judol naik 234,48 persen di 2024](https://i.ytimg.com/vi/BFi75T99C5w/mqdefault.jpg)
2:36
[headline news, 12/11] ppatk: transaksi judol naik 234,48 persen di 2024
-
1:03
13 nov 2024 -b.pagi- pegawai kadet didakwa cederakan junior: bakal berdepan diberhentikan pengajian
-
7:14
polemik tni-polri jadi penjabat kepala daerah - serdadu era baru (part 6) | mata najwa
-
1:26:39
webinar "pengamanan pilkada serentak 9 desember 2020"
-
2:28
gubernur koster imbau kepala daerah terpilih konsen tangani covid 19
-
2:06
perludem ingatkan pemerintah tak angkat anggota tni-polri sebagai penjabat kepala daerah
-
1:08
14 nov 2024 - berita wilayah - op gerak: operasi bersepadu periksa 128 kenderaan diesel
-
16:37
menagih netralitas penjabat kepala daerah dalam pemilu 2024
-
1:51
12 nov 2024 berita wilayah - 7 ahli sindiket pemborong dadah ditahan
-
0:56
15 jan 2024 - berita wilayah - kawasan penjaja malam: patuhi arahan lalu lintas
-
22:12
the sleting down (tampil langsung di warung apresiasi bulungan (19 oktober 2024)
-
43:51
penunjukan penjabat kepala daerah, pengamat curiga membawa kepentingan pihak yang berlaga di 2024
-
1:13
2 jan 2024 - b.perdana - terjejas banjir: semua institusi pendidikan bawah kpm kembali beroperasi
-
1:06
18 jan 2024 - b.perdana - peruntukan belanjawan 2024 telah disalur: projek boleh dilaksanakan segera
-
1:37
petugas siapkan sanksi denda untuk para pelanggar protokol kesehatan di jakata - sip 15/09
-
1:44
netralitas penjabat kepala daerah jelang pemilu 2024