dipanggil wamenaker terkait nasib karyawan, bos sritex: tak ada phk, hanya liburkan 2.500 karyawan
Published Streamed 1 day ago • 318 plays • Length 1:13
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
10:45
cek fakta, ruang stafsus eks menkominfo budi arie digeledah
-
11:27
🔴 bos sritex dipanggil wamenaker, berkelakar tidak phk massal tapi liburkan 2.500 karyawan
-
1:41
kemenaker tepis isu phk massal karyawan pabrik sritex | beritasatu
-
2:09
temui bos sritex, wamenaker pastikan tak ada phk terhadap buruh
-
2:27
perppu cipta kerja: pengusaha dilarang phk karyawan yang sedang hamil
-
2:09
sritex pastikan belum ada phk karyawan
-
3:21
serikat pekerja akan gugat permenaker ke pengadilan
-
2:52
wamenaker panggil bos sritex hari ini, klarifikasi soal isu phk
-
1:36
5700 karyawan di phk di jawa timur
-
3:19
polrestabes surabaya usut kasus dugaan intimidasi siswa oleh pengusaha
-
1:00
larangan menikahi rekan sekantor digugat, ini kata kemnaker
-
8:02
istana beber lapor mas wapres bukan program gibran: punya pemerintah
-
15:30
tingkat depresi masyarakat meningkat akibat phk part 1b - rakyat bersuara 29/10
-
2:33
south florida college student targeted in summer job scam
-
2:25:13
penyuluhan hukum di masyarakat karangsari, ngemplak - program studi kenotariatan program magister fh
-
3:02
menerima bos-bos buruh, ini penjelasan menaker terkait permenaker jht
-
14:10
dr. suwarsit, s.h., m.h., m.kn. - hukum perburuhan : pekerja migran indonesia, dasar hukum danper...
-
2:07
kemnaker bantah perppu cipta kerja membolehkan perusahaan phk pekerja secara sepihak
-
2:29
bupati banyumas himbau masyarakat sukseskan regsosek 2022
-
2:27
phk tak dapat jht, uu sjsn digugat
-
9:28
[penting!!!] bagaimana kewajiban pengusaha bayar upah pekerja yang suspect covid-19?
-
16:51
bos sritex ungkap kondisi terkini perusahaan hingga isu phk massal karyawan
-
3:28
parah! phk karyawan massal di pabrik kulon progo | onenews update
-
2:42
layanan pengendalian hama dilanda permintaan yang tinggi, pekerja yang lebih sedikit
Clip.africa.com - Privacy-policy