kebijakan ppkm yang diambil pemerintah dalam penanganan covid 19 berhasil #inewsmalam 10/11
Published 2 years ago • 793 plays • Length 1:19Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
3:18
menurunnya kasus aktif covid-19 sejak kebijakan ppkm mikro dan vaksinasi massal
-
11:28
kebijakan ppkm baru di indonesia
-
40:20
efektivitas ppkm darurat dalam menekan laju penularan covid-19
-
0:51
kemenkes ungkap alasan dibalik kebijakan ppkm dicabut #shorts
-
4:29
idi: waspada varian covid-19, pengendoran ppkm harus hati-hati
-
0:56
mendikdasmen bakal kaji ulang kurikulum merdeka belajar sampai zonasi
-
![[headline news, 08/11] menko polkam bicara program makan bergizi gratis](https://i.ytimg.com/vi/bVeL--NtGrw/mqdefault.jpg)
2:08
[headline news, 08/11] menko polkam bicara program makan bergizi gratis
-
15:38
menko polkam budi gunawan : hati-hati buat kebijakan...
-
47:13
efektifitas ppkm mikro: peran penting masyarakat dalam menekan penyebaran covid-19
-
3:21
menilik efektivitas ppkm jawa dan bali
-
13:16
penambahan kasus positif covid-19 didominasi jawa-bali
-
1:04:15
press conference - upaya penanggulangan covid-19 di masa endemi
-
![[headline news 06/11] pembentukan 7 deks percepatan program prioritas oleh menko polkam](https://i.ytimg.com/vi/c8X_rZllfpU/mqdefault.jpg)
1:49
[headline news 06/11] pembentukan 7 deks percepatan program prioritas oleh menko polkam
-
8:50
menakar efektivitas ppkm
-
2:04
ppkm resmi dicabut, menkes imbau vaksinasi dan prokes harus tetap lanjut | liputan 6
-
1:01
pemerintah berlakukan ppkm darurat
-
2:01:23
diseminasi studi pandangan, penerimaan, kekhawatiran & aksesibilitas terhadap vaksin covid-19 (diy)
-
12:07
pemerintah terkesan jumawa hadapi ancaman corona #layardemokrasi
-
1:13
bagaimana jika ppkm berlanjut?
-
0:56
polisi mendesak pengusaha untuk tidak mengirim pekerjanya terlalu dini untuk mendapatkan suntikan
-
1:18:13
kenali musuh anda: menggunakan data untuk mengatasi covid-19 - kekuatan 'big data' dalam mengatasi covid 19
-
1:40
anggota parlemen berhak meminta rincian kesepakatan vaksin, kata pakar hukum