kecewa kkb dilabeli teroris, komnas ham: kkb itu sesuatu yang tidak jelas, itu bukan organisasi
Published 3 years ago • 366 plays • Length 3:16
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:00
terkuak fakta baru, komnas ham sebut adanya kemungkinan putri candrawathi ikut tembak brigadri j
-
0:26
terungkap sosok gembong kkb papua
-
0:35
total 11 aparat tni polri gugur oleh aksi kkb
-
0:59
kapolda papua ungkap banyak sosok pejabat ikut danai kkb, kepala distrik kenyam bukan satu-satunya
-
0:37
melihat dari dekat perang tni-polri vs opm di markas egianus kogoya | buka mata
-
🔴hizbullah serang pangkalan idf hingga israel usulkan ruu larangan pengibaran bendera palestina
-
2:11
hizbullah kirim drone ke haifa, klaim 2 tentara israel tewas
-
1:12
hendak pergi ke ladang, seorang pria justru bertemu dengan hewan langka | tvone minute
-
1:51
komnas ham tolak ide kkb papua dicap organisasi teroris
-
1:00
bicara soal masalah kkb papua, megawati: kalau saya masih komandan, saya turunkan beberapa batalion
-
0:52
rayu kkb lepaskan sandera, negosiasi tokoh masyarakat & agama berhasil, kini korban sudah dibebaskan
-
0:57
stop kekerasan kkb papua!! itu melanggar ham
-
1:00
letjen purnawirawan tni kritik aksi tembak menembak brimob dengan kkb papua
-
0:59
kkb papua tembak mati dan bakar warga sipil
-
0:47
pekerja tower disandera saat baru mendarat di bandara okbib, langsung dihadang kkb bersenjata tajam
-
1:00
pengerahan laskar sipil untuk lawan kkb dinilai provokatif, albert: jangan menimbulkan kegaduhan
-
3:03
siapa kkb papua? apa tujuan mereka?
-
1:00
sebar foto aksi di nduga, tni sebut kkb papua kerap membuat narasi hoaks
-
1:46
'deadline' negosiasi lewat, komnas ham ungkap kondisi kapten philip usai diancam ditembak kkb papua
-
0:42
tni tegaskan korban pembantaian kkb di nduga, papua bukan seorang intelijen melainkan warga sipil
-
1:00
aparat diminta waspada seusai ekskalasi serangan kkb meningkat di desember
-
0:59
kasad lepas jenazah prajuritnya untuk diistirahatkan di tanah kelahirannya
Clip.africa.com - Privacy-policy