ketua bem hukum ui: jika dpr dan pemerintah merasa tidak bermasalah, maka buka draf rkhup ke publik
Published 2 years ago • 7.6K plays • Length 20:06
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:42
tidak transparan, bem ui desak pemerintah buka akses draft rkuhp terbaru ke publik
-
2:14
ringkasan kasus mauldin v. komisaris | kasus hukum dijelaskan
-
17:33
bem ui : pemerintah tidak transparan dalam membahas rkuhp
-
8:02
[analisis] kembalinya trump: kebijakan 'america first' - apa yang dipertaruhkan bagi malaysia?
-
1:49
bem ui somasi jokowi terkait draf rkuhp
-
2:15
kapolri bicara kasus beking judi online, peringatkan anggota polri yang terlibat | liputan 6
-
3:06
presiden ri prabowo subianto memulai lawatannya ke amerika serikat
-
16:14
benny tanya ke kapolri terkait bersih-bersih institusi dari oknum yang backing judi online
-
1:45
pelapor mengirimkan surat kepada pm, melibatkan 'pemimpin tertinggi' negara
-
2:59:50
diskusi publik bem fh ui x icel: membedah tindak pidana lingkungan dan korporasi dalam rkuhp
-
12:15
menyoal transparansi draf rkuhp - editorial view
-
2:55
dpr & pemerintah kebut pembahasan ruu kuhp
-
5:50
rkuhp tidak bisa diakses?? | geolive headline with mela
-
0:43
wamenkumham: rkuhp jelaskan seketat mungkin beda penghinaan dan kritik
-
3:01
polemik transparasi rkuhp, dpr : draft ada di pemerintah
-
11:15
'hina' dpr dan polri, terancam dipidana
-
3:22:15
swara samsara: draf rkuhp telah dibuka, sudahkah suara kita terdengar?
-
0:28
dukungan ruu kuhp | amiruddin al rahab
-
2:02
unjuk rasa! mahasiswa tuntut presiden dan dpr sampaikan draft terbaru ruu kuhp
-
4:19
rkuhp disahkan dpr ri, bem ui merasa dijajah negeri sendiri
-
1:52
draf rkuhp tak bisa diakses publik, mau kucing kucingan dengan masyarakat
-
2:50
aliansi mahasiswa meminta jokowi transparan soal naskah terbaru rkuhp
-
3:07:40
diskusi publik online "diskusi dikecam, kebebasan akademik terancam"
-
3:14
pegawai komdigi 'bekingi' judol akan dimiskinkan [primetime news]
-
15:42
rkuhp resmi disahkan jadi undang-undang, ini pernyataan ketua komisi iii dpr dan menkum ham ri
Clip.africa.com - Privacy-policy