kewajiban memuat perintah penahanan dalam putusan pengadilan dianggap multitafsir
Published 12 years ago • 1.5K plays • Length 2:00Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
![[video] pemohon: pencantuman penahanan juga berlaku untuk putusan pt dan ma](https://i.ytimg.com/vi/vO0on9mg1mw/mqdefault.jpg)
1:55
[video] pemohon: pencantuman penahanan juga berlaku untuk putusan pt dan ma
-
1:35
mk: tanpa memuat status penahanan, surat putusan pemidanaan tidak batal demi hukum
-
![[ video ] dua permohonan uji kuhap tidak dapat diterima](https://i.ytimg.com/vi/BtKMPvb3jWo/mqdefault.jpg)
0:59
[ video ] dua permohonan uji kuhap tidak dapat diterima
-
1:52
multitafsir kasasi putusan bebas pada kuhap dipersoalkan
-
2:19
terpidana kasus eksploitasi hutan perbaiki permohonan pengujian uu hap
-
1:29
pemohon uji ketiadaan kasasi dalam uu kepailitan perbaiki permohonan
-
1:39
-pemerintah: proses penahanan tersangka melalui syarat ketat
-
0:51
-mk: tidak ada kasasi bagi perkara pemilu konstitusional
-
1:57
aturan pihak ketiga dapat ajukan pra peradilan diuji di mk
-
1:24
putusan perkara no. 136/puu-xii/2014 (uu kuhap)
-
![[ video ] mk: penyelesaian sengketa perbankan syariah sebabkan tumpang tindih kewenangan](https://i.ytimg.com/vi/_vzZlQxCmvU/mqdefault.jpg)
1:08
[ video ] mk: penyelesaian sengketa perbankan syariah sebabkan tumpang tindih kewenangan
-
1:37
-mk: aturan pemanggilan dan penggantian biaya ahli dalam persidangan konstitusional
-
1:26
-ahli: sanksi pidana terhadap jaksa bertentangan dengan doktrin hukum pidana
-
![[ video ] tidak dirugikan utang pemerintah, mk nyatakan permohonan tidak dapat diterima](https://i.ytimg.com/vi/qEY6TEmjDV4/mqdefault.jpg)
1:04
[ video ] tidak dirugikan utang pemerintah, mk nyatakan permohonan tidak dapat diterima
-
![[video] 12lembaga gugat stelsel aktif penduduk dalam uu administrasi kependudukan](https://i.ytimg.com/vi/azkE2G_7IKQ/mqdefault.jpg)
1:39
[video] 12lembaga gugat stelsel aktif penduduk dalam uu administrasi kependudukan
-
1:54
-ahli: ada pembalikan kewajiban dan hak negara dalam pemungutan ppj
-
1:37
mahkamah | pm peroleh perintah injunksi padamkan artikel memfitnah
-
2:03
-pemohon uji uu pphi pertajam alasan permohonan
-
1:57
-kewenangan menilai iktikad baik advokat terletak pada penegak hukum