komitmen perangi mafia penempatan ilegal, benny rhamdani temui menko polhukam.
Published 3 years ago • 166 plays • Length 1:38
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:44
bp2mi perkuat pelindungan pmi dari mafia penempatan ilegal dan bandar narkotika
-
2:59
benny rhamdani telepon dirjen binapenta dan pkk pastikan pembukaan arab saudi
-
2:00
petemuan kepala bp2mi dan menteri panrb bahas revitalisasi upt bp2mi
-
4:40
rakornas pelindungan pmi, kepala bp2mi: negara tidak boleh kalah langkah dengan mafia ilegal
-
8:26
jelang serah terima jabatan kemenko polhukam, pengamanan bersiap [live report]
-
4:20
prabowo subianto: who is indonesia's new 'strong man' president?
-
4:04
detik-detik pelantikan benny rhamdani sebagai kepala badan pelindungan pekerja migran indonesia
-
7:15
[full] arsip wawancara soekarno blak-blakan bongkar siasat licik soeharto salah gunakan supersemar
-
5:28
tegang! momen prabowo dicecar jerman soal usulan proposal damai rusia-ukraina, menhan jawab ngegas
-
3:35
responsif, benny rhamdani pimpin penyusunan strategi penempatan korea dan taiwan
-
3:12
pembrantasan sindikat dan mafia penempatan pmi ilegal
-
0:58
former special forces commander prabowo takes up indonesian presidency
-
1:00
sinergisitas bumn & bp2mi harus berlanjut agar bisa memberikan fasilitas terbaik untuk para pmi
-
1:10
kapolri sebut akan panggil kepala bp2mi benny rhamdani demi ungkap sosok 't' judi online
-
3:03
siap perangi pengkhianat negara bp2mi gandeng ppatk, kepolisian ri, dan kejaksaan ri
-
1:45
gandeng ppatk, bp2mi siap perangi pengkhianat negara
-
3:19
tampung aspirasi dan keluhan cpmi, benny rhamdani ajukan audiensi dengan pemerintah korea dan taiwan
-
2:14
benny rhamdani: pejabat negara harus turun ke bawah
-
2:14
kepala bp2mi jemput 15 calon pmi korban sindikat di batam
-
2:03
undang p3mi, benny rhamdani: mari kolabrasi
-
1:39
kepala bp2mi temui menkopolhukam bahas tppo | kabar pagi tvone
-
0:40
bp2mi: thailand, myanmar, dan kamboja bukan tujuan penempatan pekerja migran #shorts
Clip.africa.com - Privacy-policy