kpk apresiasi vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada eks menteri kkp edhy prabowo

Published 3 years ago • 2.5K plays • Length 3:26

Download video MP4
Download video MP3

Similar videos

3:30

jpu tuntut eks menteri kkp 5 tahun penjara, edhy prabowo: tak ada niat di hidup saya untuk korupsi
3:36

eks menteri kkp edhy prabowo divonis 5 tahun penjara dan bayar uang pengganti
1:44

mantan menteri kkp edhy prabowo divonis 5 tahun penjara
3:07

divonis 5 tahun penjara, edhy prabowo: saya sedih
3:10

edhy prabowo dituntut 5 tahun, icw: kpk firli bahuri enggan tindak keras politisi
8:04

adik prabowo merasa dizalimi, terkait dugaan korupsi yang menjerat edhy prabowo
3:39:54

sidang pembacaan putusan kasus suap izin mantan menteri kkp
11:47

[full] kpk resmi tetapkan edhy prabowo sebagai tersangka korupsi
2:41

hukuman eks menteri kelautan dan perikanan edhy prabowo dikorting jadi 5 tahun penjara
12:15

vonis 5 tahun penjara edhy prabowo
3:29

mantan menteri kkp edhy prabowo divonis 5 tahun penjara terkait suap izin ekspor benur
3:05

alasan eks menteri kkp edhy prabowo bisa bebas lebih cepat dari vonis 5 tahun penjara
2:50

jaksa tuntut eks menteri edhy prabowo 5 tahun penjara
3:16

terbukti salah dalam kasus eskpor benur, eks menteri kkp edhy prabowo ganti rugi miliaran rupiah
0:47

hukuman eks menteri kkp edhy prabowo ditambah jadi 9 tahun penjara #inewssore 11/11
3:07

curahan hati eks menteri kelautan dan perikanan edhy prabowo, minta vonis bebas & ungkap kondisi kkp
2:13

eks menteri kkp edhy prabowo divonis 5 tahun penjara dan bayar uang pengganti
3:05

alasan eks menteri kkp edhy prabowo bisa bebas lebih cepat dari vonis 5 tahun penjara
3:38

jpu kpk tuntut edhy prabowo 5 tahun penjara dalam kasus suap ekspor benih lobster
3:20

hukuman edhy prabowo: 5 tahun penjara, denda rp 9,6 m, hak politik dicabut 3 tahun
3:33

edhy prabowo dituntut 5 tahun penjara, icw: kpk sebenarnya bisa tuntut seumur hidup
2:52

reaksi kpk ma sunat vonis edhy prabowo jadi 5 tahun, hukuman politik juga didiskon

Clip.africa.com - Privacy-policy