[live] raker komisi v dpr ri dengan menteri desa & pembangunan daerah tertinggal

Published Streamed 2 days ago • 11K plays • Length 3:38:46

Download video MP4
Download video MP3

Similar videos

2:18:29

[live] - konferensi pers apbn kita edisi november 2024
34:51

sesi pembukaan: kementerian keuangan, pleno rrt
4:42

dpr ri-pemerintah tekankan apbn 2023 pada ketahanan pangan dan dana perlindungan sosial
2:00

tvr 17 - badan anggaran dpr ri - persetujuan draft ruu apbn 2023
11:32

rapor tahunan apbn 2023
44:51

sambutan presiden jokowi pada pembukaan rakornas kepala daerah & forkopimda 2023, selasa (17/1)
1:11:15

live streaming - komisi ix dpr rapat kerja dengan menteri kesehatan
3:02

uang pensiun anggota dpr dinilai lebih membebani negara ketimbang pns karena diberikan seumur hidup
0:59

diskusi virtual finalisasi draft avfmm - 24 september 2020
1:41:55

live streaming - opening ceremony of the 44th aipa general assembly
1:28:21

komisi iii raker dgn menkumham membahas evaluasi apbn 2023 & penjelasan hasil pemeriksaan bpk 2023
1:23

apbn 2023 tekor rp347,6 t, ini kata menkeu sri mulyani
4:06:36

🔴 komisi ix dpr ri raker dengan menkeu sri mulyani terkait asumsi dasar untuk menentukan apbn 2023
1:59

menjaga asa pertumbuhan ekonomi nasional
live now podcast fikrah dan hujah (siri 33) | bumi uzbekistan : sejarah, pasrah dan indah
2:47

dpr minta pemerintah tunda anggaran ikn, apbn 2023 harus difokuskan untuk kebutuhan mendesak
1:01

belanjawan negeri serta empat ruu jadi tumpuan persidangan
1:00

29 feb 2024 - b.perdana - positif, progresif dan inovatif: aspirasi kongres ekonomi bumiputera 2024
17:05

7 november 2024 - syarahan umum perdana menteri di universiti peking
live now podcast fikrah dan hujah (siri 33) | bumi uzbekistan : sejarah, pasrah dan indah
1:32

2 dis 2023 bw –peruntukan program perpatih fest,aktiviti adat:komitmen kerajaan negeri pelihara adat
1:00

29 feb 2024 - b.perdana - pemilikan dan penguasaan bumiputera: dalam sektor ekonomi dapat diperkasa
1:46

6 mei 2024 -b.perdana- integriti penjawat awam: perlu setimpal dengan pengiktirafan diberi kerajaan
1:05

9 feb 2024 b.perdana - tiada kaitan penilaian hukum syariah:pemurnian bidang kuasa perlembagaan, dun

Clip.africa.com - Privacy-policy