masa jabatan kepala desa dan bpd menurut pasal 118 uu desa terbaru, no. 3 tahun 2024 @kangedibae
Published 4 months ago • 988 plays • Length 8:59
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
3:25
disahkan dpr, ini fakta uu desa!
-
0:25
masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun
-
3:18
uu desa sudah disahkan, masa jabatan kades jadi 8 tahun
-
1:56
revisi uu desa: ubah periodisasi jabatan kades, tambah dana desa, atur perangkat desa
-
2:15
jabatan kades resmi bertambah jadi 8 tahun, kapan mulai berlaku?
-
1:35
presiden jokowi teken uu desa, masa jabatan kades bisa 16 tahun
-
2:55
mengenal uu desa terbaru, kepala desa dapat uang pensiun | sinau
-
13:46
apa jaminan penambahan jabatan kades itu akan efektif mengelontarkan dana desa #economicchallenges
-
3:52
revisi uu desa resmi disahkan, perangkat desadan pekerja ekosistem desa dilindungi jamsostek
-
29:29
polemik masa jabatan kades 9 tahun, revisi uu desa kini masih tahap pembahasan dpr
-
2:35
revisi uu desa, kades dan perangkatnya bakal dapat tunjangan purnatugas dalam bentuk uang
-
3:00
dpr sahkan uu desa, masa jabatan kepala desa jadi delapan tahun
-
2:37
revisi uu desa resmi disahkan, perangkat dan pekerja ekosistem desa dilindungi jamsostek | tvone
-
2:09
ruu desa: ada peluang masa jabatan kades sampai 24 tahun!
-
8:27
kepala desa yang berakhir masa jabatan bulan januari dan februari 2024 dalam uu desa yang baru
-
7:50
sah! revisi uu desa atur masa jabatan kades jadi 8 tahun maksimal 2 periode
-
4:36
pasal ajaib uu desa 🔴 masa jabatan kades dan bpd otomatis dapat bonus 2 tahun (?)
-
13:47
mau tau..?? | status perangkat desa berubah paska revisi uu desa
-
2:23
masa jabatan kepala desa jadi 8 tahun disepakati dpr dan pemerintah
-
12:35
[full] dialog - tahta dan dana di uu desa
-
3:23
jabatannya diperpanjang jadi 8 tahun, berapa gaji dan tunjangan kepala desa?
-
2:00
perpanjangan masa jabatan kades bisa cederai demokrasi masyarakat desa
-
5:27
aturan dilarang membawa hewan peliharaan - nahrstedt v. desa lakeside: hukum properti 101 #39
Clip.africa.com - Privacy-policy