"mengapa indonesia menolak investasi apple? fakta di balik penolakan iphone 16"
Published 2 days ago • 810 plays • Length 4:14
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:20
proposal investasi apple rp15,9 triliun, pemerintah setuju?
-
0:43
alasan indonesia melarang iphone 16 series—ini alasan sebenarnya!
-
16:49
bagaimana larangan iphone di indonesia akan menghancurkan apple
-
15:01
bagaimana apple memodali indonesia selama bertahun-tahun
-
0:53
dinilai tak adil, pemerintah tolak investasi apple rp 1,5 t di indonesia untuk buka blokir iphone 16
-
5:50
rosan ungkap apple komitmen investasi rp 15,9 triliun di indonesia
-
1:33
tak adil bagi ri, pemerintah tolak investasi apple sebesar 1,5 triliun [zona bisnis]
-
1:41
menperin tolak proposal investasi rp1,5 triliun dari apple
-
3:18
menteri rosan: apple siap investasi rp15,9 triliun di indonesia | beritasatu
-
1:11
kemenperin terima surat dari apple, ngebet mau jual iphone 16
-
0:26
"mengapa indonesia menolak investasi apple? fakta di balik penolakan iphone 16!" #shorts
-
8:18
jika apple tak penuhi tkdn 35%, jangan harap iphone 16 bisa masuk ri!
-
14:37
kenapa indonesia kalah dari vietnam?
-
2:25
anggota dpr fraksi gerindra kena sanksi gara gara kritik timnas
-
1:20
pemerintah larang iphone 16 di ri jadi sorotan media asing
-
1:30
iphone 16 dilarang diperjual belikan di indonesia - [zona bisnis]
-
1:25
demi jual iphone 16, apple tambah investasi rp 1,5t - [zona bisnis]
-
8:51
apple ajukan proposal investasi rp1,5 triliun, kemenperin "pikir-pikir'
-
0:56
apple tambah investasi supaya bisa jualan iphone 16? #shorts
-
11:56
iphone 16 dilarang, siapa bakal melunak, pemerintah atau apple? | filonomics #12
-
2:00
jurus apple rayu pemerintah agar iphone 16 masuk ri
-
0:57
produksi apple iphone 16 dipangkas! kurang populer di pasar?
-
2:59
penjualan iphone 16 dilarang, luhut ingatkan apple [primetime news]
-
1:37
apple investasi rp157 m di indonesia, terkait iphone 16?
-
1:58
kemenperin tawarkan apple investasi artificial intelligence
Clip.africa.com - Privacy-policy