menko luhut panjaitan: harus ada evaluasi di pln pasca listrik padam - sip 06/08
Published 5 years ago • 84 plays • Length 1:02
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:45
saat luhut sebut ahy kampungan
-
0:52
devi simatupang: pak luhut itu dulu sering ngepel juga bantuin saya #shorts
-
0:32
mobil luhut binsar pandjaitan dihadang simpatisan haris fatia #shorts
-
2:54
luhut pandjaitan, pamit dari menteri jokowi, muncul jadi ketua dewan ekonomi nasional prabowo
-
0:55
pilpres 2024, luhut dukung prabowo? #shorts
-
6:31
politisi pdip kritik kabinet merah putih "gemuk" | kabar siang tvone
-
2:21
luhut: prabowo kau jangan macam-macam
-
0:55
mahfud kritik yandri: baru jadi menteri, kerahkan massa hadiri haul ibu
-
3:26
luhut binsar pandjaitan jadi ketua dewan ekonomi nasional, mayor teddy dilantik bersama wamen?
-
0:55
sosok luhut binsar pandjaitan dilantik ketua dewan ekonomi nasional kabinet prabowo
-
2:33
kembali dipercaya! luhut dapat 2 jabatan penting di era prabowo
-
0:46
rahasia luhut pandjaitan memiliki berbagai prestasi #short
-
0:59
sempat tolak jadi menteri prabowo, luhut dapat jabatan baru sebagai ketua dewan ekonomi nasional
-
1:19
menko luhut kritik pln
-
0:41
curhat prabowo ingin bintang 4 tapi malah dipecat
-
0:25
luhut bantah isu korupsi
-
2:09
sosok luhut binsar pandjaitan dilantik ketua dewan ekonomi nasional kabinet prabowo
-
0:40
bos bukalapak rela lepas gaji rp 400 juta demi jadi anak buah luhut
-
1:28
kejutan! prabowo tunjuk luhut pandjaitan jadi ketua dewan ekonomi nasional
-
1:26
diangkat jadi ketua dewan ekonomi nasional, begini kata luhut binsar panjaitan | beritasatu
-
3:29
erick thohir punya 3 wamen hingga tugas baru luhut pandjaitan
-
21:05
[full] luhut tetap dipercaya, prabowo lantik kabinet merah putih dan sumpah janji 48 menteri
-
6:26
sekali dayung, luhut dapat 2 jabatan strategis di kabinet prabowo, bakal jadi tangan kanan presiden?
-
1:21:23
mengatasi permasalahan keamanan di indonesia. kuliah umum oleh menteri luhut pandjaitan dari indonesia
Clip.africa.com - Privacy-policy