pakar hukum tata negara pesimistis mk objektif jika saat ini ajukan judicial review
Published 1 year ago • 7K plays • Length 26:36Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:59
pakar hukum tata negara: sebutan nama mulyono merendahkan jokowi
-
2:03
apa itu peninjauan kembali?
-
10:06
peninjauan kembali
-
9:22
penjelasan undang-undang: hukum tata negara (bagian 2) | pak gk ganesan
-
3:11:55
judicial review dalam sistem hukum tata negara indonesia
-
16:14
benny tanya ke kapolri terkait bersih-bersih institusi dari oknum yang backing judi online
-
1:12:41
kenapa sih indonesia negara paling banyak kena hack di dunia? | helmy yahya bicara
-
3:06
presiden ri prabowo subianto memulai lawatannya ke amerika serikat
-
0:16
ahli hukum tata negara: keputusan ini konyol karena melanggar banyak hal
-
0:45
pakar hukum tata negara nilai kredibilitas mk ‘kadung’ rusak #shorts
-
0:24
pakar hukum tata negara ungkap kecacatan putusan mkmk soal etik hakim mk
-
1:03
pakar: putusan mk tak bisa dianulir lewat perppu - [metro siang]
-
2:02
pakar tata negara mk: gagal buat trobosan
-
1:16
waduh! pakar hukum ragu kpu akan jalankan putusan mk - [primetime news]
-
2:35
tanggapan pakar hukum tata negara terkait putusan mk soal ambang batas parlemen
-
1:59
ahli hukum tata negara ui anggap putusan mk soal usia capres-cawapres sembrono dan inkonsisten
-
3:45
kritik pakar hukumtatanegara saat saksi dari bawaslu menyampaikan fakta di sengketa pilpres mk
-
11:42
telusur kasus: gurita mafia peradilan - [metro siang]
-
3:39
melawan putusan ma dengan judicial review mk | lanturan 60
-
18:09
perppu cipta kerja dinilai bisa berujung pemakzulan, ini tanggapan pakar hukum tata negara!
-
4:42
perppu cipta kerja tuai kontroversi, pakar hukum tata negara: ini akal-akalan!
-
9:37
pakar hukum tata negara: menteri adalah pembantu presiden, kehadiran di sidang mk tidak berpengaruh
-
0:39
ucapan ulang tahun tii ke 20 - feri amsari - pakar hukum tata negara, themis indonesia #hut20tii
-
1:48
pakar hukum tata negara menilai pernyataan surya paloh sebagai bentuk kekhawatiran
-
27:15
sidang perkara nomor nomor 152/puu-xxii/2024. senin, 11 november 2024.