pdn diretas, menkominfo: total 239 intansi terdampak layanannya
Published 1 month ago • 53 plays • Length 2:00
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
3:39
kesal menkominfo budi arie ucap alhamdulillah pdn diretas, begini kata anggota komisi i dpr!
-
16:37
pdn diretas, menkominfo didesak mundur, begini kata komisi i dpr dan ketua icsf 1
-
1:00
menkominfo bilang "alhamdulillah" meski data pemerintah diretas, kenapa?
-
1:27
bahas pdn diretas, presiden jokowi panggil menkominfo dan bssn ke istana!
-
3:16:37
[full] komisi i dpr cecar menkominfo hingga bssn terkait pusat data nasional diretas ransomware
-
3:39
anggota komisi i dpr semprot menkominfo budi arie ucap alhamdulillah pdn diretas
-
4:02
hacker indonesia lacak pencuri data pdn, dari negara mana?
-
22:43
'tsunami' politik hantam pencalonan anies | kabar petang tvone
-
2:12
budi arie didesak mundur dari menkominfo, pasca pdn diretas
-
3:17
buntut pdn diretas, jokowi panggil menkominfo dan bssn
-
0:45
dpr panggil menkominfo budi arie usai server data nasional diretas #shorts
-
2:46
komisi i dpr heran ke menkominfo budi arie soal pdn diretas: bapak bersyukur di tengah serangan
-
1:27
presiden jokowi panggil menkominfo dan bssn ke istana, bahas pdn diretas
-
0:58
jokowi panggil menkominfo & bssn pertanyakan soal pdn diretas hacker #shorts
-
4:08:00
breaking news - dpr, menkominfo & kepala bssn bahas pusat data nasional diretas ransomware
-
11:04
pdn diretas, menkominfo budi arie wajibkan miliki backup data
-
8:07
pdn diretas, pakar it tanggapi hacker beri kunci ransomware gratis: aneh | ni luh
-
0:58
buntut pdn diretas hacker, safenet desak menkominfo budi arie mundur #shorts
-
2:08
kepala bssn akui tak punya backup data pdn, meutya hafid: ini kebodohan!
-
4:26
komisi i dpr panggil kominfo-bssn usai server pdn diretas dengan ransomware, bahas hal ini
-
2:43
menkominfo bantah menyalahkan lembaga lain kasus data nasional diretas
-
1:20
didesak mundur usai pdn diretas,begini jawaban menkominfo budi arie; itu haknya masyarakat
Clip.africa.com - Privacy-policy