-pemerintah: pengawasan peraturan daerah diperlukan
Published 8 years ago • 734 plays • Length 1:45Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
1:49
-kewenangan pemerintah pusat batalkan perda dipersoalkan
-
1:52
-ahli: pembatalan perda oleh pemerintah tidak rugikan pemohon
-
2:04
-pembatalan perda kabupaten/kota kewenangan ma
-
1:48
-kewenangan pemerintah pusat batalkan perda kembali digugat
-
1:58
-wewenang dpd evaluasi raperda dan perda digugat
-
51:01
sidang perkara nomor 129/puu-xxii/2024. kamis, 26 september 2024.
-
46:21
sidang perkara nomor 154/puu-xxii/2024. senin, 4 november 2024.
-
2:16
perhitungan ump 2025 masih menunggu peraturan menteri ketenagakerjaan
-
1:50
-ahli: kemendagri tidak tepat batalkan perda
-
16:19
mk cabut kewenangan kemendagri batalkan perda
-
0:56
aksi massa di dprd diy, cipayung diy tuntut pemerintah netral dalam pilkada
-
1:30
-pemohon uji ketentuan pembatalan perda terima saran hakim
-
1:27
-sekjen mk: daerah harus diberi ruang berkreasi
-
0:52
bawaslu bakal kawal putusan mk saat revisi peraturan kpu di dpr #putusanmk #shorts
-
2:02
25.06.15 pengujian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
-
0:57
hakim mk: dugaan mobilisasi penjabat daerah tidak terbukti
-
0:59
mk putuskan mendagri tak bisa lagi cabut perda
-
23:46
sidang perkara nomor 54/puu-xx/2022. rabu, 11 mei 2022.
-
1:12
wahiduddin: perlu perda perlindungan cagar budaya
-
1:49
pemkab landak berhasil memenangkan uji materil perda dari pengusaha sawit
-
1:15:47
s3 (sharing, session, series) : hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
-
1:10
mendagri tidak bisa cabut perda