pentingnya transparansi di kalimantan tengah (workshop ti-i, palangka raya)
Published 4 years ago • 78 plays • Length 7:43Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:45
menko ahy komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam program infrastruktur nasional
-
8:29
arts and traditional events of the dayak tribes of central kalimantan
-
24:16
aset untuk kerjasama #tvrikalbar #mediapemersatubangsa
-
1:01
pentingnya transparansi & sinkronisasi pengelolaan anggaran
-
30:16
point of no return - (tato suku dengan suku iban di kalimantan)
-
![[gender] adil tak harus sama, setara tak pernah beda - #videopug04](https://i.ytimg.com/vi/63p5LQPWMNU/mqdefault.jpg)
3:20
[gender] adil tak harus sama, setara tak pernah beda - #videopug04
-
3:30
inovasi daerah : laboratorium lingkungan melayani #palangkaraya #inovasidaerah
-
38:39
menangkis persepsi negatif industri sawit
-
24:08
kajian keuangan daerah sesi 2: desentralisasi fiskal
-
6:35
prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja pemerintah
-
4:23
rapat pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai kalimantan tengah digelar, forumdas periode 2024
-
3:13
analisis harga barang pokok dan penting di wilayah perbatasan dan terluar
-
23:34
tugas sejarah debat tentang kebijakan kertanegara dan dampaknya pada kerajaan singasari
-
0:58
desa dan pengelolaan anggaran yang transparan
-
1:10
komitmen kementerian pertanian untuk transparan, akuntabel, dan informatif
-
20:29
espa4254 sistem keuangan pusat dan daerah desentralisasi fiskal dalam skpd
-
8:23
pentingnya memahami asas asas pengelolaan keuangan negara
-
20:36
pemanfaatan fasilitasi ekspor dan impor
-
4:33
ketahanan dan penemuan kembali: merefleksikan respon industri terhadap pandemi covid-19.
-
5:40
lebih transparan dan akuntabel, sistem keuangan desa kini berbasis online!
-
1:18:55
badan pendapatan daerah dan bagian kerja sama setda
-
0:41
digitalisasi perkuat ekosistem ekonomi & keuangan syariah
-
1:51
tarif retribusi imb komersil di kabupaten banjar naik capai 3 kali lipat mulai 2021
-
3:00
pembangunan desa harus berbasis kebutuhan bukan keinginan
-
1:21
aturan pilkada 2024: meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat