ppkm jawa-bali diperpanjang, luhut binsar pandjaitan beberkan alasannya
Published 2 years ago • 14K plays • Length 2:16
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
35:51
breaking news - menko marves luhut binsar pandjaitan beberkan evaluasi terkait ppkm di indonesia
-
0:46
jabodetabek, bandung raya, yogya, dan bali naik lagi ke ppkm level 3, luhut beberkan alasannya
-
33:35
breaking news - menko marves luhut binsar pandjaitan beberkan evaluasi terkait ppkm di indonesia
-
0:30
ppkm di jawa-bali diperpanjang hingga 16 agustus 2021
-
0:44
ppkm diperpanjang, luhut: jika ini diakhiri bisa ada gelombang penularan covid-19 berikutnya
-
12:13
gerabak-gerubuk urus pagebluk: menkes terawan jarang muncul, ini kata luhut (part 1) | mata najwa
-
14:06
apa saja barang bukti prima terkait dugaan bisnis gelap pcr luhut binsar pandjaitan & erick thohir?
-
1:12:39
kick andy - ada apa dengan luhut?
-
0:33
menko marves luhut: pemerintah akan terus memberlakukan ppkm di seluruh wilayah jawa-bali
-
2:32
luhut, ppkm jawa bali terus diperpanjang
-
0:50
menko marves luhut: pemerintah berhasil menurunkan ppkm di provinsi bali menjadi level 3
-
2:28
ppkm jawa-bali diperpanjang, ini kata luhut binsar pandjaitan
-
0:42
pemerintah umumkan ppkm level 4 jawa-bali diperpanjang hingga 23 agustus 2021
-
1:42
ppkm diperpanjang, ini alasan luhut binsar pandjaitan
-
10:56
lengkap! luhut beberkan aturan teknis perpanjangan ppkm level 4 | katadata indonesia
-
1:41
ppkm jawa bali diperpanjang, tak ada daerah ppkm level 4
-
0:39
ppkm level 4 diperpanjang, luhut: selama covid-19 masih jadi pandemi, ppkm akan dijalankan
-
9:38
ppkm diperpanjang hingga 4 oktober, luhut: tak ada lagi wilayah level 4 di jawa-bali
-
5:59
pelaksanaan ppkm darurat jawa-bali belum optimal, luhut: saya minta maaf
-
0:58
luhut binsar pandjaitan umumkan soal ppkm diperpanjang | #shorts
-
21:50
breaking news - menko marves luhut binsar beberkan evaluasi dan penerapan ppkm
-
6:36
mengapa ppkm jawa bali terus diperpanjang? ini kata presiden jokowi & luhut
Clip.africa.com - Privacy-policy