presiden jokowi klaim 43 persen daerah kurang menggunakan anggaran secara optimal & banyak mubadzir
Published 1 year ago • 3.6K plays • Length 0:59
Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:31
momen presiden jokowi kendarai mesin tanam padi, trenggalek, 30 november 2021
-
0:35
rocky gerung bukan anti jokowi
-
0:46
jokowi nolak $63 miliar dari china
-
0:38
presiden akan umumkan kenaikan gaji pns mulai 16 agustus #shorts
-
5:50
keterangan pers presiden usai tinjau kawasan industri terpadu batang, batang, 26 juli 2024
-
1:06:56
breaking news - mahfud md bicara tantangan ekonomi politik pemerintah baru
-
3:20
jokowi gemar berhutang ke china, melonjak tajam 10 tahun terakhir
-
0:30
berpapasan dengan ambulans, rombongan presiden jokowi mengalah
-
0:59
andika perkasa: pak jokowi itu detail | lanturan e21 #shorts
-
0:31
sarkas jokowi usai "cicipi" jalanan rusak di lampung #shorts
-
0:15
pidato kunci presiden jokowi di ceo forum mengenai pemulihan ekonomi indonesia
-
0:43
surat pemecatan ferdy sambo ditandatangi presiden jokowi
-
0:54
short sniper tni penjaga presiden jokowi tiba tiba muncul dari persembunyian
-
0:49
prabowo sampai geleng kepala saat jokowi jelaskan pemimpin rambut putih
-
0:56
ekspresi gubernur lampung saat jokowi umumkan ambil alih perbaikan jalan #shorts
-
0:52
ingin bertemu presiden jokowi, wanita di bali nekat terobos paspampres #shorts
-
0:30
keren! sikap waspada paspampres jaga presiden jokowi #shorts
-
0:36
ngakak! disiram gibran marah, disiram pak jokowi dan bu iriana auto pasrah #shorts
-
0:46
kemungkinan pemerintah akan menambah bansos bagi masyarakat, disampaikan presiden jokowi
-
7:20
breaking news - presiden jokowi meresmikan rehabilitasi pasar jongke, surakarta
-
0:58
presiden jokowi jengkel dana miliaran hanya untuk rapat dan perjalanan dinas #besmart #viralshort
-
4:18
jokowi dan puan sepanggung di ippp, jokowi soal ikn, sahroni sebut dewa penentu pilkada [top3news]
-
0:59
pemilu indonesia 2024: perekonomian indonesia di bawah presiden joko widodo
Clip.africa.com - Privacy-policy