ringkasan pengenaan pajak atas belanja dana bos 2022 ( pajak pph ps 21, 23 dan pajak ppn) terbaru

Published 2 years ago • 19K plays • Length 20:30

Download video MP4
Download video MP3

Similar videos

20:30

ringkasan pengenaan pajak pada pengelolaan dana bos 2022 ( pph pasal 21, 22, 23 dan pph )
15:43

pajak dana bos terbaru, ppn dan pph sesuai pmk no 3 tahun 2019
11:41

makan minum kegiatan apakah dikenakan pajak ppn, pph pasal 22 dan pph pasal 23 dana bos.
6:15

jangan sampai salah membayar pajak! begini besaran ppn untuk dana bos 2022.
14:18

baru 2021, cara hitung, setor, lapor dan pajak atas belanja barang paling lengkap (bagian 1/2)
21:28

pph 21 bos madrasah | belajar juknis bos 2022 | bagaimana cara hitungnya?? | part 1
13:40

cara bayar pajak dana bosp / bop
5:26

dana bos untuk beli komputer bagaimana ppn dan pph nya
32:35

cara terbaru hitung pajak bos 2023 sesuai pmk 59 tahun 2022 | dpp ppn 11% pph 21 pph 23 dengan excel
18:39

part 8 _ mengenal pajak bosp pada arkas 4.0 beserta menjawab 4 pertanyaan akan perpajakan di arkas
5:59

perhitungan pajak dana bos sma
35:00

podmax eps.13 - aspek perpajakan dana bos/bop
6:36

langkah 1 membuka npwp sub unit dan menambahkan wakil wajib pajak untuk membuat billing pajak
17:28

aturan pajak dana bos 2020 | kwi kurang = 2 jt tidak kena ppn, 231/pmk.03/2019 | ppn, pph 21, pph 23
2:37:24

sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara penerima dana bos upt disdikpora kec. abiansemal
11:57

bendahara! cara memungut pajak atas belanja atk berubah
26:56

sosialisasi pajak dan bea meterai dana bos 2021 oleh kantor pajak pratama gianyar #part 1
10:02

fotokopy kena pajak pph jasa, upah tukang bangunan kena pph pasal 21 atau 23? ini penjelasannya
2:14

tutorial pembayaran pajak menggunakan e-billing
1:01:41

tanya jawab bos, ppn dalam penggunaan dana bos madrasah ta 2021
46:38

pph 21 dan overview perpajakan dalam pengelolaan dana bos 2021
4:59

ringkasan kewajiban instansi pemerintah kena pajak apa saja dan tarifnya berapa saja #tarif #pajak

Clip.africa.com - Privacy-policy