seri advokasi hukum kepemiluan xi "masalah-masalah hukum dalam tahapan pencalonan"
Published 1 year ago • 56 plays • Length 2:29:45Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:56:49
seri advokasi hukum kepemiluan xvi: potensi masalah hukum terkait tahapan logistik
-
2:34:50
seri advokasi hukum kepemiluan v "masalah-masalah hukum dalam tahapan sosialisasi dan antisipasinya
-
3:09:59
seri advokasi hukum kepemiluan xiii: potensi masalah-masalah hukum terkait tahapan kampanye
-
2:18:48
seri advokasi hukum kepemiluan mengenai masalah masalah hukum dalam tahapan pembentukan badan adhoc
-
2:37:16
“seri advokasi hukum kepemiluan vii : masalah-masalah hukum dalam penyusunan program dan anggaran”
-
2:34:59
seri advokasi hukum kepemiluan xvii potensi masalah masalah hukum terkait tahap pemungutan suara
-
2:41:37
rapat seri advokasi hukum kepemiluan ii
-
3:45:48
seri advokasi hukum kepemiluan xviii: tahapan penghitungan suara
-
27:33
bincang hukum part 4 "mengenal jdih kpu provinsi jawa tengah"
-
4:27
sejarah pembentukan uud 1945, diambil dari isi piagam jakarta & disahkan sehari setelah proklamasi
-
3:58:35
bimbingan teknis tata cara tindak lanjut rekomendasi bawaslu pada pelanggaran administrasi
-
0:57
cara cari informasi produk hukum terkait kepemiluan melalui jdih kpu kabupaten banyumas
-
0:51
informasi hukum pemilu? ke jdih kpu jateng aja
-
0:12
diinformasikan bahwa produk hukum berikut telah dapat didownload di web jdih kpu
-
2:13:47
diskusi proham - uu pemilu, kpu & reformasi pemilu bagian 1
-
0:23
apa manfaat dari evaluasi jdih khususnya untuk jdih kpu?
-
0:20
diinformasikan bahwa informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web jdih kpu
-
0:18
peraturan kpu nomor 19 tahun 2023
-
11:14
bincang hukum jdih kpu provinsi jawa tengah (part 1)
-
0:23
yuk ke website dan medsos jdih kpu banyumas
-
0:11
peraturan kpu nomor 4 tahun 2024
-
0:23
hai #sobatjdih peraturan kpu nomor 5 tahun 2022 telah dapat di download di web jdih kpu
-
0:16
peraturan kpu nomor 14 tahun 2023
-
3:15:20
seri advokasi viii
-
53:48
seri undang-undang pemilu | john coates