short | pidato panglima tni jangan terpancing provokasi yang berujung bentrok dengan polri
Published 1 year ago • 80 plays • Length 0:59Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:47
tanggapan jenderal andika saat namanya disebut sebagai capres #shorts
-
0:59
andika perkasa: pak jokowi itu detail | lanturan e21 #shorts
-
0:27
panglima tni: penekanan saya prajurit jangan arogan! #merdekadotcom #viralshort #besmart
-
0:41
curhat prabowo ingin bintang 4 tapi malah dipecat
-
0:59
short | pidato panglima tni yudo margona sebut jangan mudah terprovokasi pemicu bentrok
-
2:31
dpr berhentikan jenderal andika perkasa dengan hormat sebagai panglima tni
-
![[full] pidato asli bung tomo yang menggelegar pada 10 november 1945, kobarkan semangat rakyat!](https://i.ytimg.com/vi/HelUWggFltc/mqdefault.jpg)
5:38
[full] pidato asli bung tomo yang menggelegar pada 10 november 1945, kobarkan semangat rakyat!
-
7:16
serah terima rumah dinas panglima tni
-
0:59
short | minta prajurit tak terprovokasi, pidato panglima tni yudo antisipasi bentrok tni-polri
-
0:28
begini tanggapan panglima tni soal masa jabatan #shorts
-
0:16
gimana coba!?!🤣 tiap seminar kaya gini nasib saya... 😂
-
0:39
firli bicara evaluasi jabatan tni polri #shorts
-
0:32
ungkapan perasaan jenderal andika pensiun dari panglima tni #merdekadotcom #tniindonesia
-
0:12
panglima tni keamanan di papua akan terus dijaga #shorts
-
0:30
panglima tangani k4su5 oknum tni geruduk mapolrestabes medan #shorts
-
0:53
panglima tni perintahkan tak ragu tindak kkb papua #merdekadotcom #viralshort #besmart
-
0:58
panglima tni tetapkan status siaga tempur di papua #shorts
-
0:31
panglima opm: utamakan dialog damai #shorts
-
0:27
presiden jokowi 'kepo' dengan bacawapres anies baswedan #shorts
-
1:15
panglima tni pimpin langsung peralihan kodal pprc tni periode 2023-2025!
-
4:19
pernyataannya viral hingga bikin heboh, panglima tni pahami pengertian bahasa berbeda di tiap daerah
-
2:12
kata panglima tni soal status operasi naik jadi siaga tempur
-
13:24
dialog: tni solid dukung pemerintah sah #1