sri mulyani janji wariskan anggaran sehat, kuat dan kredibel untuk pemerintahan baru | kontan news
Published 7 months ago • 226 plays • Length 1:13Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
0:58
apbn semester i-2023
-
13:00
sri mulyani 'kembali ditunjuk' sebagai menteri keuangan - [primetime news]
-
1:00
sudah defisit rp 700 m
-
0:36
sri mulyani: ada yang sirik ke kemenkeu
-
1:00
sri mulyani: anggaran makan bergizi gratis tahun 2025 capai rp 71 triliun
-
4:49
momen gibran rakabuming raka dan calon menteri tinggalkan kediaman prabowo di hambalang | liputan 6
-
17:07
babe haikal: tidak ada kaitan makan malam jokowi dengan susunan kabinet prabowo - rakyatbersuara1610
-
18:47
soroti target prabowo bidang ekonomi, hendra satrio: geopolitik dunia sedang tidak baik -rakber16/10
-
5:05
sri mulyani buka suara usai ketemu prabowo, diminta jadi menteri keuangan
-
0:57
sri mulyani janji wariskan apbn sehat untuk pemerintahan baru
-
0:56
sri mulyani: saya diminta menjadi menkeu kembali #shorts
-
0:56
kata menkeu sri mulyani soal program makan siang gratis direalisasikan 2025 #shorts
-
29:08
kesepakatan ntuc income-allianz dibatalkan setelah pemerintah singapura melakukan intervensi, kata edwin tong kepada parlemen
-
0:51
protes anggaran dipotong, bahlil minta dpr panggil sri mulyani dan kepala bappenas
-
0:46
menkeu sri mulyani ungkap anggaran makan siang gratis prabowo-gibran rp71 triliun #shorts
-
1:00
katadata25: sri mulyani “the game changer in economic”
-
0:49
ketika wamenkeu ii ditanya soal anggaran makan siang gratis jadi rp 7.500
-
0:59
sri mulyani: kemenkeu masih satu #shorts
-
1:00
sri mulyani lantang beri pesan menohok untuk prabowo jelang mengganti posisi jokowi
-
0:58
ekonomi global dihantui perang dan suku bunga tinggi, ini kata sri mulyani
-
0:56
sri mulyani: pembagian beras 10 kg bukan termasuk bansos
-
0:58
sri mulyani: apbn semester i 2023 surplus rp152,3 t #shorts
-
0:48
diminta tetap berada di pemerintahan 2024-2029, ini respons sri mulyani #shorts
-
0:48
kesepakatan pendapatan-allianz; pemerintah menilai hal ini "bukan untuk kepentingan umum"