takut hanya alibi, kompolnas telusuri lokasi irjen ferdy sambo lakukan tes pcr saat insiden
Published 2 years ago • 1.2K plays • Length 4:30Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
16:32
kompolnas: alibi irjen ferdy sambo soal tes pcr akan disamakan dengan hasil temuan cctv
-
16:32
kompolnas: alibi irjen ferdy sambo soal tes pcr akan disamakan dengan hasil temuan cctv
-
6:24
tim khusus temukan cctv, kompolnas akan periksa dan dalami alibi irjen ferdy sambo saat kejadian!
-
2:06
kasus penembakan brigadir j, kompolnas akan periksa alibi irjen ferdy sambo
-
2:19
pihak pengacara brigadir j pertanyakan alibi tes pcr sambo saat kejadian
-
2:08
live report: eksekusi hukuman mati, polda jawa tengah siapkan 16 regu tembak - inews siang 10/05
-
2:15
polri rilis video animasi kronologi penembakan brigadir j
-
17:33
pakar hukum tata negara soroti kuhp baru, "kekuasaan harus dibatasi" | catatan demokrasi tvone
-
1:44
kompolnas dalami dugaan anggota polisi bertindak tidak sesuai sop
-
2:22
ferdy sambo akui hasil uji poligraf deteksi keterangannya tak jujur, tapi...
-
2:06
jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum ferdy sambo-putri candrawathi berdebat soal tes kebohongan
-
2:40
[full] ferdy sambo keras tanggapi ahli poligraf, putri nangis ingat pemeriksaan
-
4:25
kompolnas dan komnas ham akui diundang ferdy sambo #breakingnews 25/08
-
2:48
harapan lpsk soal tuntutan eliezer: dinilai tak ada niat bunuh yosua, berhak dapat tuntutan ringan
-
4:59
presiden prabowo lantik pejabat baru kpu hingga kompolnas - bip 06/11
-
3:45
putri candrawathi dituntut lebih sedikit dari eliezer, apa sebenarnya alasan jaksa penuntut umum?
-
3:27
apk "rido" dirusak orang tak dikenal, tim hukum lapor bawaslu - inews sore 08/11
-
2:37
keterangan ferdy sambo dinilai tidak masuk akal
-
0:32
polisi lakukan memanggil pakar pidana lakukan verifikasi net12
-
2:04
tvr 120 - komisi iii dpr ri : pemberantasan tppo jangan hanya oleh kepolisian
-
0:34
penyalahguna jangan takut #bnnkotatarakan #tarakanbersinar #indonesiabersinar
-
2:07
-ahli: pelimpahan perkara tak berbatas waktu lemahkan penegakan hukum