tvr 120 - komisi iii dpr ri : berantas peredaran narkoba di lapas
Published 1 year ago • 88 plays • Length 2:01Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : tambah fasilitas deteksi cegah narkoba masuk lapas
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : tutup jalur peredaran narkoba di kalbar
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : perlu kolaborasi dalam upaya pemberantasan narkoba
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : antisipasi peredaran narkoba di labuan bajo
-
2:01
tvr 120 – komisi iii dpr ri : dorong kapolda sultra tangani kasus guru supriyani
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri: marak penyelundupan narkoba, pengawasan lapas harus diperkuat
-
2:02
tvr 120 - komisi iii dpr ri : rehabilitasi pengguna narkoba dapat atasi overcapacity lapas
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : strategi dalam mengatasi overcrowded lapas
-
1:58
tvr 120 - komisi iii dpr ri : dukungan anggaran pemberantasan narkoba
-
2:03
tvr 120 - komisi iii dpr ri :tingginya peredaran narkoba jadi tantangan polda sulteng
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : objek wisata nasional harus bebas peredaran narkoba
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : tingkatkan kolaborasi cegah peredaran narkoba di lapas
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : pemberantasan narkoba perlu kebijakan politik
-
1:56
tvr 120 - komisi iii dpr r : apresiasi pengungkapan kasus narkoba di unm
-
2:00
tvr 120 - dpr ri : kampus harus awasi peredaran narkoba
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : perlunya eksaminasi putusan terkait pengguna narkoba
-
2:02
tvr 120 - komisi iii dpr ri: tempat rehabilitasi narkoba di tiap kabupaten dan kota
-
2:01
tvr 120 - komisi iii dpr ri : hakim perlu cermat putuskan perkara narkoba
-
2:01
tvr 120 - komisi ii dpr ri : kemanpan rb diminta permudah pengangkatan calon pppk
-
2:01
tvr 120 - komisi ii dpr ri : pemberantasan mafia tanah jadi prioritas 100 hari kerja menteri atr/bpn
-
2:01
tvr 120 - komisi ix dpr ri : kemudahan pendampingan bagi umkm farmasi dan kosmetika
-
2:05
tvr 120 - komisi ii dpr ri : pentingnya anggaran untuk sosialisasi hak pilih rakyat