wapres ma'ruf amin tanggapi petisi desak menkominfo budi arie mundur: hak presiden

Published 3 months ago • 44K plays • Length 6:58

Download video MP4
Download video MP3

Similar videos

0:46

wapres ma'ruf amin tanggapi petisi desak menkominfo budi arie mundur: hak presiden #shorts
10:58

petisi desak menkominfo budi arie mundur dari jabatan, begini kata pengamat dan safenet
14:16

petisi desak menkominfo budi arie mundur, pengamat: harus jelaskan siapa retas pdn
8:11

momen akrab presiden jokowi, wapres ma’ruf amin hingga prabowo & gibran, masuki lokasi hut ke-79 tni
breaking news - pidato wapres ma'ruf amin dan menkeu sri mulyani di rapat pleno kneks
8:06

[full] pidato presiden jokowi di hut ke-79 tni, titip transisi kepemimpinan hingga pilkada serentak
2:48

keterangan pers presiden jokowi usai hadiri upacara peringatan hut ke-79 tni, jakarta,5 oktober 2024
5:50

[full] ahmad muzani jadi ketua mpr, simak daftar pimpinan lengkap periode 2024-2029
1:58

rumor? prabowo mau ganti menkominfo budi arie? - [primetime news]
1:52

wapres ma'ruf amin akan pimpin delegasi indonesia di ktt asean [metro siang]
1:55

[headline news, 04/10] wapres ma'ruf amin berkelakar zulhas kembali jabat menteri
2:07

ma'ruf amin berkelakar zulkifli hasan masih akan jadi menteri
1:56

wapres ma'ruf amin tunjuk 8 staf khusus, dari mantan menteri sampai ketua harian pbnu
1:06

angkat bicara, wapres minta masyarakat patuhi ppkm dan vaksinasi | tvone
1:00

pegi setiawan bebas, wapres maruf amin: memang tidak ada ketelitian
1:07

wapres ma'ruf amin minta masyarakat tetap jaga persatuan
2:17

wapres maruf amin tanggapi gugurnya status tersangka pegi setiawan di kasus vina
0:58

wapres ma'ruf amin bertemu tokoh agama bahas penanggulangan kemiskinan
2:04

wapres ma'ruf amin: pemilu 2024 jangan sampai memecah belah persatuan bangsa
1:31

ultah ke-80, wapres ma'ruf amin luncurkan buku 'kiai wapres wapres kiai' #inewspagi 15/03
3:03

wapres ma'ruf amin minta capres dan cawapres transparan soal harta kekayaan dan pajak

Clip.africa.com - Privacy-policy