warta parlemen - dpr minta tingkat penyelesaian rekomendasi bpk ditingkatkan
Published 3 years ago • 210 plays • Length 2:01Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:01
warta parlemen - setjen dpr ri dalami tindak lanjut rekomendasi bpk ri
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - anggaran dpr dan bpk harus independen
-
2:01
warta parlemen - konsinyering pkakn bk dpr ri dengan bpk ri
-
2:01
warta parlemen - dpr ri - bpk harus maksimal audit keuangan bumn
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - bpk periksa industri keuangan milik negara
-
2:00
dpr ri - hasil temuan bpk ri harus ditindak lanjuti
-
7:27
apa itu ojk?
-
2:00
warta parlemen - guru honorer perlu diafirmasi
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - anggaran bpk dan bpkb layak ditambah
-
2:01
warta parlemen - dpr ri - kinerja bpk perlu diperkuat
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - komisi xi dpr ri dorong bpk maksimal dalam mengaudit keuangan negara
-
2:01
warta parlemen - dpr ri - komisi xi meminta laporan tindak lanjut bpk
-
2:01
warta parlemen - konsiyering pkakn dpr ri bersama bpk ri bahas sektor umkm
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - laporan bpk ri terkait ihps ii tahun 2019 dalam rapat paripurna
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - anggota bpk terpilih harus berkualitas
-
2:00
warta parlemen - komisi x dpr minta kemendikbud batalkan aturan ppdb dki jakarta
-
2:00
warta parlemen - komisi v dpr bahas hasil temuan bpk ri dengan sejumlah mitra
-
2:01
warta parlemen - dpr minta pemerintah serius mengurus asuransi tani
-
2:01
warta parlemen - dpr minta data penerima bansos terus diperbarui
-
2:00
warta parlemen - mitigasi temuan bpk dalam laporan pelaksanaan anggaran setjen dpr ri
-
2:01
warta parlemen - dpr ri - dpr ri dorong bpkp tingkatkan sosialisasi dana desa
-
2:00
warta parlemen - komisi viii dpr ri minta bnpb lebih optimal alokasikan anggaran
-
1:00
parlemen singapura mencabut undang-undang penghasutan, mengubah kuhp dan kuhap
-
1:19
loke menyatakan dukungannya kepada steven sim untuk memimpin dap penang
-
1:58
pengadilan banding federal menolak mantan presiden. klaim trump mengenai kekebalan mutlak