warta parlemen - komisi i dpr minta pemerintah berantas hoax covid-19
Published 3 years ago • 489 plays • Length 2:01Download video MP4
Download video MP3
Similar videos
-
2:01
dpr ri - anggota komisi i minta pemerintah jangan jadikan isu hoax untuk bungkam kritik
-
2:01
warta parlemen - dpr minta pemerintah antisipasi kelangkaan obat covid-19
-
2:02
warta parlemen - komisi ix dpr minta pemerintah perhatikan penyakit lainnya
-
2:05
warta parlemen - dpr minta pemerintah terbuka soal vaksin covid-19
-
2:01
warta parlemen - komisi vi dorong pemerintah tuntaskan hoax soal vaksin
-
44:56
live streaming - komisi vii dpr ri rdp dengan direktur utama pt pertamina (persero)
-
2:00
warta parlemen - guru honorer perlu diafirmasi
-
2:00
warta parlemen - uu otsus papua untuk sejahterakan rakyat papua
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - edukasi melawan hoax harus ditingkatkan
-
2:01
warta parlemen - komisi ix dpr minta kesiapan rumah sakit dan fasilitas karantina
-
2:02
warta parlemen - dpr minta pemerintah tingkatkan testing dan tracking covid19
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - komisi ix meminta pemerintah fokus dan tegas dalam penanganan covid 19
-
2:01
warta parlemen - dpr minta pemda maksimalkan anggaran covid-19
-
2:00
warta parlemen - komisi ii dpr ri berikan himbauan kepada masyarakat terkait pandemi virus covid-19
-
2:01
dpr ri - penyebaran hoax harus segera distop
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - komisi iii dpr ri minta antisipasi covid 19 di lapas/ rutan
-
16:38
warta parlementaria #234 - jumat 23 juli 2021
-
2:01
warta parlemen - komisi x dpr ri kritisi sistem pendidikan di tengah pandemi covid 19
-
2:01
warta parlemen - dpr ri kritisi penanganan kasus covid-19 yang meningkat
-
2:00
warta parlemen - dpr minta semua pihak ambil peran dalam penanganan covid 19
-
2:00
warta parlemen - dpr ri - komisi-komisi dpr fokus dalam percepatan penanganan covid 19
-
2:01
warta parlemen - social shock dampak covid-19
-
9:22
forum parlemen dunia ke-2 tentang pembangunan berkelanjutan.
-
1:05
kabinet menolak usulan sertifikasi halal wajib, kata laporan
-
3:06
inquiry rights of dpr, explained